hero

Eks Markas TKR Akan Dieksekusi

Sumber Berita : Surya

SURABAYA, SURYA - Upaya PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mempertahankan asetnya
dijalan Basuki Rahmat 119-121 melalui permohonan perlawanan ekesekusi terhadap
penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabya Nomor 93/EKS/2013/PN.SBY,
kandas Selasa (10/1).

Majelis hakim yang diketuai Ferdinandus menolak perlawanan eksekusi yang diajukan
PDAM dan menyatakan Hanny Layantara selaku terlawan atau pemilik lahan yang dikuasai PDAM.
Dalam amar putusan yang dibacakan di ruang Garuda, Hakim Ferdinandus menyatakan,
PDAM Tidak memiliki kapasitas perlawanan.

Alasan hakim itu didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan PDAM.
Bukti itu telah dipakai pada gugatan perdata sebelumnya yang dimenangkan
Hanny Layantara (terlawan), hingga tingkat kasasi dan putusan
yang memiliki kekuatan hukum tetap, (inkracht).

Tidak itu saja, Fewrdinandus juga mengesampingkan SK Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
SK wali kota itu menyatakan objek PDAM di Jalan Basuki Rahmat 119-121 Surabaya
merupakan cagar budaya, karena berkas markas Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
“Karena lebih dulu ada putusan hakim daripada SK wali kota,
putusan hakim juga merupakan sumber hukum sehingga SK itu harus dikesampingkan,”
ujar Ferdinandus saat membacakan amar putusannnya.

Manajer Hukum PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Muhammad Rizky mengaku kecewa
atas keputusan majelis hakim yang diketahui Ferdinandus.
Dalil-dalil yang dikemukakan dalam amar putusan telah mencederai rasa keadilan dan menyesatkan.
Hakim Ferdinandus dianggap telah melupakan sejarah perjuangan rakyat Indonesia
dengan menghilangkan cagar budaya bekas peninggalan markas TKR yang saat ini dipakai
sebagai kantor pelayanan PDAM.

“Putusan ini tidak relevan. Semua bukti-bukti kami diabaikan termasuk
SK wali kota terkait cagar budaya. Ini sejarah akan hilang begitu saja dengan putusan hakim,”
tandas Rizky usai sidang.

Pihak PDAM akan menempuh upaya hukum atas putusan hakim.
“Tapi kami akan koordinasi dulu dengan pimpinan dan walikota
atas putusan ini,” sambungnya.

Sengketa gedung PDAM terjadi sejak lama. Persoalan ini berawal dari
gugatan Siti Fathiyah dan PDAM dinyatakan kalah dan diperintahkan membelikan
salah satu aset negara ke Siti Fathiyah.

PN Surabaya sempat mengeluarkan surat penetapan eksekusi nomor 10/EKS/2012/PN-SBY
atas nama Siti Fathiyah. Namun akhirnya Siti Fathiyah meninggal dunia
usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan akta otentik oleh Polrestabes Surabaya.
Sepeninggal Siti Fathiyah, akhirnya muncul nama Hanny Layantara
yang mengklaim telah membeli gedung PDAM Basrah alih waris SIti Fathiyah.

Berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh notaris Johanes Limardi,
Hanny Layantara mengajukan gugatan dan mendapatkan surat penetapan eksekusi
dengan nomor 93/EKS/2013/PN.SBY. (mif)